Kalangan dewan meminta pemerintah untuk segera mengatasi disinformasi terkait vaksin Covid-19 yang banyak beredar di masyarakat.

Kalangan dewan meminta pemerintah khususnya Kementerian Luar Negeri untuk pro-aktif membebaskan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di kapal tanker kimia berbendera Korea Selatan. Keduanya ditangkap Pasukan Garda Revolusi Iran, baru-baru ini.

Revisi UU Pemilu yang diinisiasi Komisi II DPR dan sedang dalam proses harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg), bisa dioptimalkan sehingga tidak untuk jangka lima tahunan saja.

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah untuk dapat merealisasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 secara maksimal.

Pandemi Covid-19 masih akan berlanjut di tahun 2021. Keberhasilan program vaksinasi akan sangat menentukan arah perekonomian Indonesia dalam waktu satu tahun mendatang. 

Kalangan dewan mengingatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tidak terbebani dengan target penyuntikan vaksin dalam melakukan kajian atas izin edar penggunaan atau emergency use authorization (EUA) vaksin COVID-19.

Pemerintah harus mengkaji dan mengevaluasi rencana untuk tidak lagi membuka formasi  Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021. 

Kalangan dewan angkat bicara soal langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memblokir sementara transaksi dan aktivitas rekening Front Pembela Islam (FPI). Total ada 59 rekening yang diblokir oleh PPATK.

Segenap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk turut aktif serta dalam publikasi citra positif tentang kinerja DPR RI. 

Setidaknya terdapat dua kebijakan utama yang akan berpengaruh pada pemulihan ekonomi, yakni vaksin dan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah.