Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong Kementerian PUPR segera menuntaskan berbagai program jalan nasional di Indonesia, secara khusus yang terdapat di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Badan Anggaran (Banggar) DPR mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional secara efektif, inovatif, dan produktif di tengah pandemi Covid-19.

Kinerja Ketua DPR, Puan Maharani selama setahun dalam memimpin DPR mendapat apresiasi. Selain dinilai lebih responsif dalam mendengar aspirasi rakyat, DPR juga konsisten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi).

Komisi I DPR RI bersama Pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke tingkat I atau Panitia Kerja (Panja).

Konstitusi memberi mandat kepada DPR RI untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan politik luar negeri Indonesia melalui fungsi diplomasi parlemen.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar kembali melantik beberapa jabatan struktural dan jabatan fungsional untuk mengisi kekosongan jabatan di lingkungan Kesetjenan DPR RI.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan evalusi terkait penanganan pandemi Covid-19 serta dampak yang menyertainya.

Paripurna DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK).

Stabilitas politik yang terjaga dengan baik, dibuktikan dengan harmonisnya hubungan antara DPR RI dengan pemerintah, merupakan kunci utama gotong royong memulihkan perekonomian nasional.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menjelaskan bahwa dalam jangka waktu pendek, fokus Pemerintah terhadap upaya penyelamatan ekonomi nasional harus dititikberatkan pada industri pangan.