Partai Golkar meminta agar pemerintah lebih sensitif terkait peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas radikal yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Partai Demokrat masih mengkaji peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Ormas yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Meski begitu sebagian besar warga Austria mematuhi undang-undang baru tersebut sebagai "larangan burqa," meskipun ada upaya pejabat mencegahnya.

Setelah menyelesaikan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) nomor 39/2004 mengenai TKI, Tim Pengawas (Timwas TKI) DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalbar yang merupakan salah satu pintu masuk dan keluarnya TKI.

Pusat Perancang Undang-Undang (PUU) Badan Keahlian DPR RI mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyampaikan aspirasinya dalam proses penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan.

Mendagri) Tjahjo Kumolo tidak dapat menghadiri rapat dengan Komisi II DPR dengan agenda pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas.

Sejumlah aktivis mengecam undang-undang larangang mengenakan cadar yang mulai diberlakukan Austria pada Minggu (1/10)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak membatasi penegak hukum termasuk KPK untuk menerbitkan sprindik lagi sepanjang dipenuhinya minimal alat bukti.

Apakah dalam bentuk Ketetapan (TAP) MPR atau Undang-Undang (UU).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tunduk dan patuh terhadap Undang-Undang (UU) yang berlaku.