Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2019.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mendukung hasil keputusan rapat Komisi II DPR dengan Pemerintah yang telah memutuskan pelaksanaan Pilkada serentak untuk tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar (Gus AMI) menyampaikan, tak ada jalan lain selain seluruh komponen bangsa harus bersinergi untuk membendung gelombang PHK agar dampak sosial lebih luas bisa dicegah.

Selain sektor perekonomian dan kesehatan, pandemi Covid-19 juga turut meneror pendidikan khususnya perguruan tinggi. Dimana, saat ini angka putus kuliah sudah mencapai sekitar 50 persen.

Rapat Komisi I DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyetujui pagu alokasi anggaran RAPBN 2021 sejumlah mitra kerjanya, antara lain Lemhannas, BSSN, Bakamla dan Wantannas.

Ketua DPR Puan Maharani memastikan DPR konsisten menjalankan prinsip tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Pilkada telah banyak yang positif terjangkit covid-19

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran Kejaksaan Agung (Kejagung) sebesar Rp350 miliar untuk tahun 2021. Penambahan anggaran itu untuk membangun Gedung Utama Kejagung yang mengalami kebakaran.

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pagu anggaran 2021. Diharapkan, penambahan anggaran itu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum ke depan.

Komisi II DPR bersama pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan DKPP sepakat tidak menunda pelaksanaan Pilkada serentak 2020.