Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali dilibatkan dalam pelaksanaan Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat (SMMPTN-Barat) tahun ini.

Tentu, kita juga perlu memperhatikan aturan turunan dari UU BUMN, khususnya melalui Peraturan Menteri BUMN. Namun, revisi UU KPK menjadi krusial untuk memastikan KPK tetap memiliki landasan hukum yang kuat dalam memberantas korupsi di BUMN.

Pengembalian kerugian keuangan negara melalui Undang-Undang Tipikor masih belum optimal,

Susilo Prasojo bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi PT ASDP.

Jadi setelah KUHAP baru kami garap (RUU Perampasan Aset), kan ada dua tuh yang menunggu KUHAP ini, Undang-Undang Perampasan Aset dan juga Undang-Undang Kepolisian. Kan semua menunggu KUHAP.

Pemberian dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan atau layanan pendidikan bukanlah rezeki, melainkan bentuk korupsi

Dukungan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi bukti pentingnya RUU Perampasan Aset untuk segera disahkan menjadi undang-undang.