Pertemuan, kata Partahi, berlangsung di lorong Gedung Pengadilan Jakpus

UU ASN melarang PNS untuk rangkap jabatan

Sejak menerima uang Rp 2,7 miliar itu, kata Jaksa, Putu tidak melaporkan kepada KPK

Teten mengakui, uang negara telah banyak dikeluarkan untuk proyek itu. Namun, proyek itu mangkrak

Keterbatasan itu lantaran data sudah diserahkan kepada pihak yang mengusut kasus ini yakni Departemen Kehakiman AS

Putu didakwa menerima suap senilai Rp 500 dari sejumlah pengusaha

Perum Percetakan Negara RI (PNRI) diketahui merupakan konsorsium pemang tender e-KTP

Masyarakat, kata Agus dapat mengawasi layanan publik, seperti rumah sakit, pendidikan, dan lainnya melalui aplikasi ini

KPK telah memeriksa 110 orang yang dianggap mengetahui proses proyek e-KTP

Djarot mengakui bahwa dirinya terpengaruh permintaan Irman dalam menentukan distributor gula di Sumatera Barat