Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) memberi kewenangan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk melindungi para TKI atau buruh migran di luar negeri.

Sejumlah kalangan mengapresiasi DPR yang akan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Apa saja kemajuan dari UU PPMI tersebut?

Setelah melalui tujuh kali masa sidang di DPR, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (26/10).

Jangan sampai muncul stigma bahwa ikut serikat pekerja atau serikat buruh hanya disuruh demonstrasi dan dipungut iuran saja

Tetapi juga harus bersinergi dengan stakeholder lainnya seperti Kementerian Sosial, Kementerian BUMN, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan serikat pekerja/serikat buruh.

Seiring dengan rencana penggunaan gardu Tol otomastis atau non tunai, Komisi VI DPR mempertanyakan nasib sumber daya manusia (SDM) atau para pekerja yang biasa bertugas di pintu Tol cash.

Seoul terus memantau provokasi Korea Utara menjelang ulang tahun ke-20 pendahulu mantan pemimpin Kim Jong-il ke sekretaris umum Partai Pekerja Korea (WPK) yang berkuasa

Sekitar 100.000 pekerja Korea Utara diyakini dikirim ke luar negeri sejauh ini untuk mendapatkan uang, diperkirakan mencapai USD500 juta atau sekitar Rp6 triliun per tahun. 

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengingatkan kepada Serikat Pekerja untuk terus menggugah kesadaran buruh

Sebanyak 120 Kepala Desa dan 60 Kepala Dinas Ketenagakerjaan dari berbagai daerah yang menjadi kantong pekerja migran (TKI) mengikuti workshop