Penyelidik Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) utuk hak asasi manusia (HAM) meminta akses penuh dan tanpa batasan ke Myanmar untuk melakukan menyelidiki atas krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Rakhine, Myanmar

KPK menolak menghadiri undangan rapat bersama Pansus Hak Angket DPR untuk KPK. Alasannya, KPK menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi geram atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di negara bagian Rakhine. Ia mengatakan para pelanggar akan dihukum

Presiden Jokowi diminta untuk memberi perhatian terhadap kerja Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permintaan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk konsultasi dengan Presiden Jokowi menjadi pro kontra di internal DPR.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyebut Komisi Hak Asasi Manusia (CHR) sebagai lembaga pedofil.

KPK menegaskan tidak pernah takut dengan manuver Pansus Hak Angket DPR. Hal itu menyusul gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

Partai Gerindra akan menolak rekomendasi Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait wacana revisi Undang-Undang (UU) KPK.

Partai Gerindra secara tegas menyatakan penolakan jika masa kerja Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan diperpanjang.

Kepada McConnell, Suu Kyi sebagai peraih nobel perdamaian dan pemimpin Myanmar menyampaikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia perlu diperhatikan.