Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal banyaknya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum diperbarui atau tidak jelas.

Aparat hukum harus menginvestigasi kasus kebocoran data pribadi yang diduga milik peserta BPJS Kesehatan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi Informasi, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kalangan dewan meminta pemerintah dan pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus kebocoran data yang diduga milik peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan yang diperjual-belikan di sebuah forum online.

Data Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan yang disampaikan lewat Youtube Pusdalops BNPB, Senin (24/5) menyebutkan bahwa kasus varian korona baru yang termasuk varian of concern.

Menurut Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, semua pihak terkait harus bertanggung jawab atas bocornya Identitas kependudukan warga Indonesia. 

Kebocoran data pribadi 279 juta peserta BPJS Kesehatan merupakan alarm bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan siber dalam negeri.

Tidak hanya itu, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber Sandi Negara juga mencatat, sepanjang Januari-November 2020 setidaknya ada 423 juta serangan siber ke Indonesia.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta aparat aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kebocoran sekitar 279 juta data penduduk Indonesia.

Menaker Ida mengungkapkan, dari data yang dihimpun Posko THR Keagamaan Kemnaker hingga Selasa (18/5/2021) ada 1.860 laporan terkait THR yang masuk ke Posko THR Kemnaker dengan rincian 710 konsultasi THR dan 1.150 pengaduan THR.

Data sejumlah 1.150 pengaduan merupakan hasil verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan.