Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menilai kesepakatan transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan data pribadi warga negara Indonesia.

Mekanisme transfer data harus tunduk pada UU PDP yang sudah kita miliki, seperti diatur dalam Pasal 56.

Itu yang memang kami lakukan jadi tidak terburu-buru sehingga jangan sampai nantinya ada pihak yang dirugikan.

Harus diingat bahwa kita juga memiliki Undang-Undang akan Perlindungan Data Pribadi, jadi kesepakatan apapun yang dibuat dengan negara manapun, ya harus sesuai dengan undang-undang yang kita miliki.

Terkait dengan data pribadi, tentu saja Pemerintah harus bisa melindungi data pribadi yang ada bagi warga negara Indonesia, yang mana kita sudah mempunyai undang-undang perlindungan data pribadi.

Hari Anak Nasional (HAN) kembali diperingati hari ini, 23 Juli 2025. Tahun ini menjadi momen spesial karena menandai 41 tahun perjalanan komitmen nasional dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak, sejak HAN pertama kali ditetapkan pada 23 Juli 1984

Lestari Moerdijat: Perlindungan Anak dari Dampak Negatif Dunia Maya Harus Jadi Perhatian semua Pihak

Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah menyoroti kondisi balita yang ikut tinggal bersama ibu mereka yang menjadi warga binaan di lapas perempuan.

Temuan ini menjadi menarik karena manfaat perlindungan terhadap demensia muncul dalam waktu kurang dari 18 bulan setelah vaksinasi—terlalu cepat jika diasumsikan hanya karena perlindungan terhadap infeksi virus.

Kemen PPPA akan mengawal kasus lintas negara ini mulai dari pendampingan para korban dan perlindungan hukum serta penelusuran keluarga bayi-bayi tersebut bersama kementerian/lembaga terkait dan Pemda Jawa Barat melalui UPTD PPA