Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho menyoroti rendahnya penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam kaitan dengan program PEN.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengapresiasi langkah cepat Komite Penanganan Covid-19 dan PEN untuk merealisasikan program bantuan uang tunai senilai Rp 2,4 juta per pelaku UMKM.

Minat daerah untuk mengajukan dana pinjaman program PEN semakin banyak.

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan akselerasi program PEN oleh Pemerintah harus diarahkan pada ketahanan dan kedaulatan pangan, penguatan pertanian, serta pendampingan industri kreatif dan UMKM.

Pandemi Covid-19 terus mengalami peningkatan jumlah kasus di sebagian besar belahan dunia termasuk Indonesia. Pemerintah pun membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan PEN melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020.

Pemerintah secara serius akan melakukan percepatan PEN dan kesehatan sesuai dengan arahan kepala negara

Stop perpanjangan kontak PT. KPC sebelum lahan warga di Sangatta dibayar oleh PT KPC

Pengalihan ini akan membutuhkan waktu, pikiran, energi, dan dana cukup besar yang harusnya difokuskan pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan perlunya pembagian beban bersama antara pemerintah dan BI dalam membiayai program PEN Tahun 2020. Pasalnya, besarnya alokasi anggaran mencapai Rp 905,10 triliun tidak bisa ditanggung oleh Pemerintah sendiri.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta agar seluruh BUMN yang mendapat anggaran dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus memaksimalkan betul kinerja mereka hingga waktu yang ditentukan.