Bantuan Sosial atau bansos adalah alat negara. Kebijakan dan penganggarannya diputuskan bersama di DPR dan pemerintah yang mewakili seluruh kekuatan politik. Sesungguhnya tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu.

Biar rakyat yang menilai. Sesuai aturan, itu adalah upaya bagaimana Pemerintah mengurangi kemiskinan untuk kesejahteraan rakyat.

Hal itu perlu dilakukan agar kegiatan ekonomi dapat kembali hidup dan masyarakat memiliki kesempatan mendapat penghasilan. Bukan seperti sekarang di mana kegiatan ekonomi seolah terhenti sehingga mengakibatkan angka pengangguran dan kemiskinan di sekitar lokasi tambang meningkat drastis.

Tegakkan UU Perlindungan Anak sebagai langkah tegas menghukum pelaku kekerasan terhadap anak. Langkah itu harus dibarengi dengan adanya bantuan bagi keluarga Indonesia yang terancam kemiskinan dan dampak perubahan iklim.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di dukung dengan penurunan angka pengangguran, angka kemiskinan, penurunan angka generasio, dan angka inflasi yang terkendali

Di Purbalingga, Ketua MPR Dorong Peningkatan Pembangunan Desa

Kemiskinan Ekstrem, Warga Gaza tak Punya Uang untuk Beli Makanan

Hadiri Puncak PPD 2023, Gus Halim Ajak Warga Banten Perangi Kemiskinan dan Kebodohan

Tinjau Pembangunan Rumah Penerima BSPS, Ketua MPR Dorong Pengentasan Kemiskinan Ekstrim di Indonesia

Salah satu tantangan terbesar adalah tujuan tanpa kemiskinan, tujuan yang terpengaruh perang Ukraina dan Rusia serta embargo, kenaikan, dan inflasi sejumlah komoditas pangan.