Kehadiran seorang ‘komandan’ dalam penanganan bencana akan memudahkan dalam proses persiapan, monitoring dan evaluasi. Pengawasannya juga akan lebih terukur

Setiap pengusaha harus melalui izin dari masyarakat adat, bukan hanya tentang kompensasi. Tetapi juga bagaimana kekayaan sumber daya alam yang harus dijaga

Ketua MPR RI Ahmad Muzani: MPR RI Matangkan Formulasi Hukum PPHN

Negara hukum tidak boleh membiarkan seseorang kehilangan kemerdekaannya berdasarkan dakwaan yang kemudian dinyatakan batal demi hukum.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani: Sidang Tahunan MPR RI Digelar 14 Agustus 2026

Terlepas bagaimana kronologi medisnya, setiap pasien berhak diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan penuh empati

Masyarakat tidak perlu khawatir. Data yang dihimpun BPS dilindungi oleh undang-undang dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan lain.

Tantangan ke depan adalah meningkatkan proporsi tenaga kerja formal melalui perbaikan iklim usaha di sektor industri dan perdagangan

Kementerian PU akan terus membangun yang dibutuhkan, memperbaiki yang rusak, merawat yang telah ada, bergerak cepat ketika bencana terjadi

Kemnaker memperkuat akses kerja bagi penyandang disabilitas melalui peningkatan kompetensi, penguatan program pelatihan dengan dunia usaha