Dukung MK Soal Kewajiban Beragama, HNW: Sejalan dengan Pancasila dan Konstitusi

Beberapa tokoh sudah pernah mengajukan ambang batas 0% berkali kali tapi tidak disetujui atau ditolak.

Apa pun itu Mahkamah Konstitusi putusannya adalah final and binding. Oleh karena itu, kami menghormati dan berkewajiban untuk menindaklanjutinya.

Dengan ketetapan nol persen, setiap partai akan semakin memberikan perhatian pada proses kaderisasi. Karena sudah menjadi kewajibannya partai politik untuk menyiapkan kader terbaiknya sebagai bakal calon pemimpin nasional.

Syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dinyatakan inkonstitusional.

Rancangan Konstitusi Baru Suriah Bakal Habiskan Waktu Tiga Tahun

Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilkada 2024 direncanakan digelar pada 8 Januari 2025

FKP dengan Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Kepala Biro Humas MPR RI : Perpustakaan MPR RI Bertekad  Menjadi Pusat Rujukan Studi Konstitusi

MPR RI Berperan Penting Menjaga Stabilitas Demokrasi di Indonesia

Sebanyak 15 gugatan sengketa pilkada berasal dari pemilihan gubernur provinsi