Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mendorong Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan penjelasan lebih lanjut terkait surat telegram Polri yang mengatur pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan yang dilakukan polisi.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap, Komisi Yudisial (KY) melakukan seleksi calon Hakim Agung tahun 2021 secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengapresiasi keputusan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait 1.062 Polsek di Indonesia yang tidak bisa melakukan penyidikan.

bertanggungjawab langsung kepada presiden

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mendukung wacana pemerintah melalui Menkopolhukam Mahfud MD untuk merevisi beberapa pasal karet dalam UU ITE yang selama ini menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat.

Partai Demokrat (PD) menolak wacana masa jabatan presiden 3 periode. Demokrat merasa masa jabatan presiden lebih dari 2 periode akan memunculkan anggapan penyalahgunaan kewenangan.

Ketua BPOKK Partai Demokrat, Herman Khaeron menyatakan bahwa penetapan Kepala KSP, Moeldoko sebagai Ketua Umum dalam kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara tidak sah alias ilegal.