Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah RI Fachrul Razi memimpin Kunjungan Tim Kerja Otsus Papua dalam rangka Revisi Undang-Undang Otsus Papua. 

Pemerintahan baru Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengindikasikan pihaknya siap kembali memasuki kesepakatan nuklir setelah Donald Trump keluar pada tahun 2015, tetapi sejauh ini belum ada tanda-tanda terobosan apa pun karena Teheran meningkatkan pekerjaan nuklirnya.

Anggota Komisi III DPR asal Fraksi PPP, Arsul Sani meminta agar Revisi Undang-Undang KUHP ( RUU KUHP ) dan RUU Pemasyarakatan disepakati sebagai kesimpulan rapat antara Pimpinan Komisi III dan pemerintah masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2021.

Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI menerima audiensi dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat dengan agenda konsultasi terkait Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Rabu (17/3). 

Ada enam poin yang substansial dan krusial yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS).

Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (P-KS) sangat mendesak untuk segera disahkan karena semakin meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan.

Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, dan Siprus bergabung dengan beberapa negara Eropa lainnya untuk sementara menangguhkan vaksinasi dengan suntikan AstraZeneca setelah laporan yang terisolasi tentang pendarahan, penggumpalan darah, dan jumlah trombosit yang rendah.

Denmark adalah negara pertama pada 11 Maret yang mengatakan akan menangguhkan penggunaan vaksin AstraZeneca sebagai tindakan pencegahan atas kekhawatiran pembekuan darah pada orang yang divaksinasi.

Prancis dan Italia juga telah memutuskan menghentikan pemberian vaksin. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan, Prancis akan berhenti menggunakan vaksin tersebut menunggu penilaian dari regulator obat Uni Eropa yang dijadwalkan pada Selasa.

Komite II DPD RI akan mengajukan usul inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K).