Komisi X DPR RI juga memahami perlunya penambahan pagu anggaran untuk mendukung program prioritas peningkatan indeks literasi masyarakat dan pemenuhan bahan bacaan di daerah 3T,” demikian Abdul Fikri Faqih.

Sebagai pimpinan DPD-RI, Pak LaNyalla telah mendorong dan membentuk Pansus Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer, sebagai bentuk keprihatinan beliau terhadap nasib mereka yang masih berstatus honorer dan sudah lama mengabdi.

Kalau kebijakan ini yang tetap akan diambil, maka artinya Pemerintah  membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Ini kan semakin tidak adil.

Dalam focus group discussion akan ditekankan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh masyarakat di tiga kasepuhan.

Pemerintah dapat membatasi pihak yang boleh membicarakan rencana kenaikan BBM ini. Tunjuk satu menteri yang berwenang dan kompeten menjelaskan masalah ini ke masyarakat. Dengan demikian data yang dirilis Pemerintah tidak beda-beda.

Politikus PKS ini menegaskan, Mahfud MD telah memenuhi panggilan MKD untuk mengklarifikasi pernyataan yang bersangkutan terkait apakah benar ada keterlibatan anggota DPR dalam kasus dugaan pembunuhan berencana yang menjerat Ferdy Sambo.

Kalau tidak dijelaskan, masyarakat pasti bertanya lagi, ada apa dengan kasus ini? kasus lain biasanya dengan gamblang motifnya disampaikan, tapi kenapa kasus ini harus menunggu persidangan?

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai anggaran itu kecil jika dibandingkan dengan kewajiban lembaga tersebut menjaga dan melindungi pekerja migran Indonesia di seluruh dunia.

Angka pertumbuhan 5,3 persen tersebut didasarkan pada pertimbangan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan dicapai, serta potensi risiko dan tantangan yang dihadapi.

Fraksi Demokrat yang diwakili oleh Irwan mengungkit persoalan gaji aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah tiga tahun tak ada kenaikan. Tahun 2023 pun belum ada kepastian dari Jokowi.