Menurutnya pidato Presiden lebih banyak berisi asumsi dan harapan, namun kurang berpijak pada kenyataan di lapangan di saat pandemi ini. Angka-angka asumsi yang disampaikan sangat optimistis, baik angka pertumbuhan ekonomi maupun tingkat pengangguran dan kemiskinan. Namun sayang, asumsi terhadap indikator penanganan Covid-19 sama sekali tidak diungkap.

Hidayat menyampaikan, Fraksi PKS di DPR-RI sangat terbuka untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi veteran, karena PKS adalah partai Islam yang sangat mencintai Indonesia dan para pahlawannya.

Wakil Ketua FPKS DPR RI, Mulyanto, menolak rencana Pemerintah membatasi kegiatan di tempat ibadah hanya untuk jamaah yang sudah divaksin. 

Pemerintah harus tegas kepada perusahaan tambang batu bara yang tidak patuh pada aturan domestik market obligation (DMO) atau kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai  dikeluarkannya angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 sebagai kebijakan yang tidak ada dasar ilmiahnya.

politisi PKS ini berkolaborasi dengan Puskesmas Jurang Mangu Barat telah berhasil melayani 1000 masyarakat untuk divaksin.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani, pemerintah harus berani menentukan masa pembatasan terukur, jangan membuat rakyat galau dengan kebijakan PPKM mingguan.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap, PHR dapat mempertahankan kinerja lifting blok migas ini. Syukur-syukur bila dapat ditingkatkan.

Bio Farma mengakui pasokan vaksin Covid-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah. Stok yang ada hanya mampu mencukupi target 1 juta suntikan per hari.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto minta Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih aktif membangun pembangkit listrik sendiri ketimbang mengandalkan peran Independen Power Producer (IPP) atau perusahaan listrik swasta.