Terkait tuntutan di bidang energi dan minerba yakni mendesak Presiden mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 karena bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 serta minta mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel, rasanya hal tersebut sangat wajar

UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan membahas tentang ketahanan dan kedaulatan pangan. UU tersebut menekankan tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan stok pangan dan aksesibilitasnya.

Jika memang pemerintah benar-benar serius mencari solusi atas kecelakaan lalu lintas secara komprehensif, seharusnya jangan asal bunyi asuransi wajib bagi kendaraan, melainkan juga merevisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Pemerintah dinilai gagal dalam memblokir situs-situs pornografi di tanah air. Hal itu menyikapi kasus dugaan pornografi yang melibatkan anak-anak, di Gresik, Jawa Timur.

Tentunya program ini tidak serta-merta dapat dijalankan Pemerintah pada tanggal 1 September tersebut. Karena perlu kejelasan skenarionya seperti apa melalui pembentukan regulasi terkait.

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti terus menerusnya terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Ini soal kesinambungan program pemerintah. Prabowo-Gibran kan berjanji akan melanjutkan program Jokowi. Karena itu, APBN-nya harus dipastikan sesuai dengan janji-janji kampanye yang disampaikan.

PT JGAS dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur teken kerjasama hak pengelolaan gas

Keputusan untuk memutus kontrak ratusan guru honorer tanpa solusi alternatif sangat disayangkan. Ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan perencanaan yang matang antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah Indonesia tidak perlu mendukung salah satu satu calon presiden AS, antara Joe Biden atau Trump.