Ketika coverage vaksinasi masih rendah, dengan jumlah vaksin yang terbatas, disparitas vaksin akan berbahaya karena akan terjadi pengoplosan dari vaksin gratis menjadi vaksin berbayar. Karena itu sebaiknya rencana vaksinasi berbayar ini ditunda hingga kondisinya memungkinkan.

Realisasi anggaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tahun 2020 tak memenuhi target yang dicanangkan. Realisasi anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Sandiaga Uno itu hanya 92,56 persen dari target 93,1 persen.

Sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat, seharusnya mereka memberi contoh dan teladan yang baik. Jangan sampai bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan sendiri. 

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengecam sikap Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan yang lebih mengutamakan pendirian pabrik vaksin dari China dibandingkan mendukung riset dan produksi vaksin dalam negeri.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kritik akuntabilitas kebijakan Pemerintah yang kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto kritik akuntabilitas kebijakan Pemerintah yang kembali perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tanpa target dan indikator keberhasilan yang jelas.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Pemerintah meningkatkan jumlah vaksinasi untuk menghadapi kemungkinan Covid-19 menjadi endemi. 

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) belum juga disahkan  setelah melewati masa  17 tahun pembahasan di lembaga legislatif.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai rancangan Peraturan Menteri (Permen) ESDM tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap masih harus disempurnakan.

Anggota Komisi VII DPR RI ini melihat, memasuki usia kemerdekaan ke-76 tahun, kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia mengalami kemunduran.