Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bisa terintegrasi dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS).

Politikus partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan Kemenhub secara khusus dalam hal ini Ditjen Hubdat, Ditjen Hubud dan Kepala BPTJ Kemenhub untuk lebih mengutamakan program prioritas untuk tahun 2022 mendatang.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk meningkatkan persentase program padat karya.

DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan kinerja legislasi. Paradigma yang harus di kembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi adalah kualitas dari produk legislasi itu sendiri.

Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan.

Direktorat Polairud Polda Babel melakukan pengejaran serta berhasil mengamankan sebuah kapal tanpa identitas atau biasa disebut sebagai kapal hantu yang diduga membawa barang illegal di kawasan perairan Muntok.

Kalangan dewan mengkhawatirkan “ledakan” krisis keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Realisasi program anggaran Kemendagri terkait program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa dinilai tidak nyambung antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan.

Kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang selama ini berjalan di Papua belum bisa menjawab dan mengakomodir kepentingan masyarakat Papua atau orang asli Papua.