PKS minta Pemerintah menyampaikan kemajuan produksi vaksin Merah Putih ini ke publik secara reguler. Masyarakat ingin tahu perkembangan uji klinis dan persiapan produksi vaksin hasil inovasi anak bangsa tersebut.

Pemerintah seharusnya bisa lebih fokus memprioritaskan target vaksinasi Covid-19 sebanyak 90 persen populasi ketimbang membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Pertamina tidak bisa mengambil keputusan sepihak dengan menghentikan penjualan BBM jenis premium di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pertamina harus menjelaskan dasar hukum terkait pengambilan keputusan tersebut.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menegaskan, tanpa dukungan inpres, target elektrifikasi itu sekedar janji manis atau lip service yang ujungnya tidak dapat direalisasikan.

Krisis energi di Inggris yang menjalar ke Eropa harus menjadi pelajaran bagi pengelolaan transisi energi kita, terutama terkait semangat untuk menghentikan lebih cepat operasi PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) dan menggenjot EBT (energi baru terbarukan).

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, harus menjelaskan kepada publik status tambang emas Blok Wabu. Semestinya BUMN mendapat prioritas pertama untuk ditawarkan bukan malah diperebutkan pihak swasta.

Kalau Pemerintah serius tentunya punya road map dan target untuk mengurangi impor garam industri. Dari rencana itu bisa ditetapkan kapan Indonesia dapat swasembada garam.

PKS mengusulkan kepada pemerintah pusat agar membuat jadwal transfer dari pusat ke daerah disesuaikan dengan jadwal yang dibuat pemda saat penyusunan anggaran daerah

Pemerintah harus berpikir masak untuk mengkomersialisasikan kebun raya nasional kita. Jangan sampai gagasan untuk mendapatkan untung melalui eksploitasi aspek wisata kebun raya malah menuai buntung.

Anis minta agar anggaran untuk BPD PKS (Badan Pengelola Dana Perkumpulan Kelapa Sawit) yang mendapat alokasi dukungan manajemen terbesar sejumlah 5,8 Trilyun agar diperjelas rencana penggunaannya