Investigasi teknis secara menyeluruh baik terhadap prasarana dan sarana kereta LRT harus dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini. Termasuk kemungkinan human error mengingat kereta ini masih dalam tahap uji coba.

Dengan kejadian ini PLN harus mengevaluasi kapasitas dan kelayakan KJA milik masyarakat. Bila tidak, maka bukan hanya operai PLTA dapat terganggu, namun yang utama adalah terkait perekonomian dan lingkungan masyarakat setempat.

PPHN, lanjut Ledia Hanifah, perlu dirumuskan untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah.

Anggota DPR RI, Mulyanto menangkap kesan selama berkuasa Presiden Joko Widodo sedang melakukan “proyek dehabibienisasi” yakni menghapus jejak, karya dan kelembagaan teknologi yang hasilkan begawan Iptek Prof. Dr. BJ Habibie.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menjelaskan, hingga saat ini bidang energi nasional masih terpuruk dan belum menunjukan tanda-tanda yang menggembirakan.

Pemerintah dan BPH Migas harus meningkatkan pengawasan. Sebagai lembaga yang berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM, BPH Migas harus bertanggungjawab. Jangan sampai kasus ini berlarut-larut dan membuat masyarakat panik.

Presiden Joko Widodo harusnya dapat langsung memberikan penilaian, evaluasi sekaligus perintah kepada Menteri BUMN, agar dapat memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan milik negara itu.

Sekarang Komisi X DPR bersama Pemerintah (Kemenpora) sedang membahas RUU SKN. Saat yang tepat untuk dilakukan evaluasi menyeluruh terkait LADI.

Hidayat menjelaskan, dirinya dan PKS sangat perhatian terhadap kekuatan fisik yang membawa manfaat bagi masyarakat.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto memperkirakan kinerja inovasi Indonesia akan terus merosot pasca penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).