Komisi VI DPR tidak ingin mengintervensi terlalu jauh terkait pergantian komisaris dan direksi BUMN. Sebab, hal itu merupakan menjadi hak dan kewenangan penuh kementerian BUMN.

Komisi VI DPR mendukung pemberian suntikan penyertaan modal negara (PMN) terhadap sejumlah perusahaan BUMN, salah satunya di sektor infrastruktur.

Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Raden Brotoseno telah bebas bersyarat atas kasus penerimaan suap untuk menunda pemanggilan menteri BUMN Dahlan Iskan era pemerintahan SBY.

Wamen BUMN Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo diminta untuk segera menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai larangan wakil menteri untuk rangkap jabatan seperti halnya menteri.

Pernah bekerja di perusahaan BUMN dengan spesialisasi mendisain pembangunan pabrik.

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty mendorong mitra kementerian dan lembaganya agar ‘tancap gas’ dalam mengejar realisasi anggaran tanpa menahannya.

Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi mempertanyakan kesiapan Pertamina jika ditunjuk menjadi BUMN khusus hulu Migas seperti yang diwacanakan dalam Omnibus Law RUU Ciptaker.

Rotasi dan mutasi dalam perubahan susunan direksi adalah hal biasa yang rutin dilakukan oleh Perusahaan

PLN miliki utang jangka panjang sebesar Rp 530 triliun dan utang Rp 157,79 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur listrik 35.000 MW

Total penjualan dan pendapatan usaha lainnya sebesar US$ 20,48 miliar di akhir Juni 2020