Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai sebagai partai yang diktator dan melanggar Undang-Undang (UU) yang berlaku. Sebab, PKS disebut telah merampas hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Sebaliknya, penasihat toko kopi termasyhur itu menyarankan adanya audit hak-hak sipil dan konsumen secara lebih komprehensif.

Pernikahan itu pun memicu kontroversi, dan mengundang para aktivis hak asasi manusia menyerukan reformasi untuk mengakhiri perkawinan anak di bawah umur.

Elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai telah merampas hak imunitas yang dimiliki oleh anggota DPR sebagaimana diatur dalam konstitusi. Kader PKS yang duduk di legislatif mau dikerangkeng.

Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan jajak pendapat usai para pemilih menggunakan hak pilihnya di 1.821 TPS dari total populasi 11.658 TPS yang berasal dari 141 kecamatan, 1.411 desa/kelurahan se-Kalimantan Barat (Kalbar).

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau masyarakat hendaknya menggunakan hak pilih dengan bijakasana dan independen yang berdasarkan pada penilaian obyektif terhadap setiap pasangan kandidat calon kepala daerah.

Menurut Wiranto, pemerintah tidak perlu gentar dalam menghadapi potensi pengajuan hak angket DPR terkait pengangkatan perwira tinggi Polri tersebut.

Kepala PBB Antonio Guterres mengatakan lebih memilih AS untuk tetap di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Partai NasDem mendukung wacana pengajuan hak angket terkait pelantikan mantan Kapolda Metro Jaya Komjen M Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar).

Direktur Dewan Hak Asasi Manusi Amerika Serikat (AHRC-USA), anggota dewan penasehat, teman-teman dan pendukungnya berharap umat Muslim yang merayakan Idul Fitri  aman, diberkati dan menyenangkan.