Kegiatan Temu Konsultasi Publik ini bertujuan untuk mencari solusi, penyamaan langkah dan pola pengawasan dana desa secara kolaboratif kepada para pemangku kepentingan sehingga dana desa bisa tepat sasaran. 

Dukungan untuk pasukan TNI dan Polri terus mengalir dari masyarakat termasuk kalangan publik figur.

Tak hanya Netizen yang mengecam aksi kerusuhan, publik figur dan selebriti pun ikut urun pendapat. Seperti yang dikatakan Titi Kamal.

Ketua Tim Panel Independen J.B Kristiadi menjelaskan keberatan yang diajukan wajib disertai bukti relevan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional tidak cukup hanya mengandalkan pengeluaran pada sektor publik. Terlebih, kemampuan fiskal pemerintah saat ini sangat terbatas.

Bagi Karyono, publik akhirnya menilai kasus meninggalnya ratusan anggota KPPS itu sengaja di-bollow up sedemikian rupa untuk pengalihan isu, ataupun upaya menghambat KPU dalam menuntaskan pemilu.

Transportasi publik massal harus segera dikembangkan untuk menggantikan transportasi privat. Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, transportasi publik massal harus murah.

Semua perizinan dan pelayan publik di lingkungan Ditjen Hubla hanya dikenai biaya sesuai tarif PNBP yang ditetapkan dalam Paraturan Pemerintah.

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melalui Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana menyelenggarakan Temu Konsultasi Publik penyusunan pedoman pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD)

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri mengemukakan peran penting sektor pertanian pun tidak hanya sebatas menyediakan pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup juga menjadi sektor utama yang meningkatkan pendapatan suatu negara dari kegiatan ekspor pangan.