Jadi sebetulnya sekali lagi, ini adalah penyesuaian sebagai konsekuensi dengan diterbitkannya Perpu dan sekarang sudah jadi Undang-Undang (UU) tentang Pemilu Nomor 7 Tahun 2023.

Kalau PLN menurut saya ini bukan soal prioritas listrik desa, ini soal keharusan. Nah, jadi agak beda nih ini soal keharusan.

WWE Undang Ronaldo Jadi Bintang Tamu Crown Jewel Saudi

Ketua MPR Puji Gerakan Desa Membangun di Korea Selatan

Dua Desa di Wilayah Timur yang Dikuasai Rusia, Direbut Ukraina

Ikut RPL Desa, Ratusan Perangkat Desa Resmi Raih Gelar Sarjana

Bertemu Warga Desa Bantarbarang, Ketua MPR Dorong Pengembangan Desa Wisata

Dikatakan Haris, kliennya diperiksa mengenai Pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Audiensi dengan Lemhannas, Gus Halim Pamerkan Keberhasilan Program Transmigrasi

Komisi V DPR RI menyetujui adanya tambahan pagu anggaran untuk Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, BMKG dan BNPP/Basarnas sebagaimana hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.