Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung penuh kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 demi menekan penyebaran Covid-19.

Dia menduga, Mahfud dalam kicauannya sering menyampaikan hal-hal yang tidak substansi, sehingga mengundang kontroversi. Apa yang disampaikan Mahfud akhir-akhir ini cendrung menunjukkan kontek-konten yang mirip dengan kalangan buzzer dan influencer Istana.

Menurut anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, pemerintah daerah harus segera menuntaskan tugasnya merealisasikan mata anggaran bantuan sosial tersebut.

Pemerintah harus serius memperhatikan jaring pengaman sosial bila memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Tanpa jaring pengaman sosial, kebijakan PPKM sama sekali tidak efektif.

Anggota Komisi XI Fraksi Gerindra DPR RI Heri Gunawan menyoroti perihal bantuan sosial (Bansos) yang masih banyak belum diterima oleh rakyat terdampak pandemi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang menegur keras Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Covid-19 yang juga Bupati Kabupaten Toba Poltak Sitorus.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita harus segera melakukan langkah yang cepat dan terukur terhadap aduan dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) yang mengusulkan pencabutan izin usaha PT Kebun Tebu Mas (KTM). 

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad berharap, ulama bisa terus bersinergi dengan pemerintah (umaro) dalam mengurusi berbagai persoalan bangsa, terutama dalam penanganan pandemi Covid 19.

Kalangan dewan menyoroti langkah Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4  hingga 2 Agustus 2021. 

Rencana Menteri BUMN Erick Thohir memanggil pulang mahasiswa Indonesia yang sekarang berkiprah di lembaga riset internasional tidak lebih dari sekedar gimmick, yang tidak berdampak terhadap upaya penanggulangan Covid-19 di dalam negeri.