Minggu, 07/06/2026 00:30 WIB
TAG : undang-undang kewarganegaraan
    SQLSELECT *, MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('undang-undang kewarganegaraan') as score FROM tbl_article WHERE 1=1 AND MATCH(TAICING, KEYWORD) AGAINST('undang-undang kewarganegaraan' IN NATURAL LANGUAGE MODE) ORDER BY PUBLISH_TIMESTAMP DESC LIMIT 1190,10
  • DPR Bakal Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota Negara

    Jum'at, 10/05/2019 12:28 WIB

    Dalam rangka menyikapi wacana pemindahan ibu kota negara, DPR akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus). Nantinya, Pansus DPR akan membahas sejumlah aspek termasuk Undang-Undang tentang pemindahan ibu kota negara.

  • DPR Fokus Selesaikan Target Legislasi

    Rabu, 08/05/2019 18:46 WIB

    Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa DPR RI saat ini berfokus untuk menyelesaikan target legislasi, dengan menyelesaikan 4 Rancangan Undang-Undang (RUU) sampai pada tanggal 25 Juli 2019.

  • Lukman Edy: People Power Jangan Tabrak Konstitusi

    Rabu, 08/05/2019 14:05 WIB

    "Kita sama-sama menjaga situasi tetap aman dan damai. Jika ada keberatan gunakan jalur laporan yang telah disediakan undang-undang. Semua ada aturan mainnya. People power jangan digunakan melawan konstitusi," tegas Lukman Edy.

  • Brunei Hentikan Rencana Hukum Rajam Homoseksual

    Senin, 06/05/2019 11:48 WIB

    Sultan Brunei memperpanjang moratorium hukuman mati menjadi undang-undang baru yang melarang homoseksual dan perzinaan.

  • Komisi IX Pastikan Efektivitas UU PPMI di Bali

    Jum'at, 03/05/2019 20:10 WIB

    Komisi IX DPR RI ingin memastikan efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) di Bali.

  • Tok, Iran Sahkan UU Penyebutan Tentara AS Teroris

    Selasa, 30/04/2019 21:50 WIB

    Rouhani menandatangani RUU menjadi undang-undang pada Selasa (30/4), yang menyatakan bahwa seluruh pasukan AS di Timur Tengah sebagai teroris

  • Ketua DPR Minta Evaluasi dan Kaji UU Pemilu

    Jum'at, 26/04/2019 14:58 WIB

    Ketua DPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah, KPU, dan DPR untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 dan mengkaji Undang-Undang Pemilu yang ada.

  • Jumlah BUMDes Terus Alami Peningkatan

    Jum'at, 26/04/2019 02:17 WIB

    BUMDes merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa

  • Hasto Tantang BPN Prabowo Buka-bukaan, Tarung Sistem Data

    Kamis, 25/04/2019 10:18 WIB

    "Kami undang 5 personil, 2 dari BPN dan 3 dari pengamat politik, dan disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, untuk melihat pusat hitung suara kami. Lalu setelah itu giliran kami datang ke Pusat Hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti, dan pihak mana yang memprovokasi," tegasnya.

  • Ratusan Orang Meninggal, Fahri Minta Jokowi Evaluasi Pemilu 2019

    Rabu, 24/04/2019 16:15 WIB

    Sistem Pemilu serentak 2019 yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia harus menjadi evaluasi presiden Jokowi sebagai pengusul perubahan Undang-Undang Pemilu dan partai politik.