Menjadi kebanggaan bagi kita ketika pemudi PUI berkumpul di sini untuk memberikan kontribusi positif bagi bangsa kita, karena kita memang harus mewarisi semangat para pendahulu kita yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk menyambut masa depan bangsa yang lebih baik.

Kata `atau` sebagai sanksi dalam RUU PKS ini nantinya malah bisa dijadikan alat untuk mengganti hukuman yang ada. Sehingga tidak ada efek jera sebagaimana tujuan awal dicantumkannya sanksi. Usul saya digunakan sanksi kumulatif yang merupakan gabungan antara sanksi penjara dan denda.

Dia tetap dihukum 18 tahun penjara dalam kasus korupsi kuota impor sapi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Ini bukan hanya soal perawatan kilang dan penjagaan asset strategis serta cadangan migas nasional namun yang utama adalah soal ketahanan energi nasional.

Pemerintah harus bijaksana dalam memberikan penugasan ini kepada PLN. Jangan sampai hal tersebut justru mendorong PLN ke jurang kebangkrutan.

RUU PKS lebih tinggi dibanding Permendikbud

Dengan kejadian ini, Mulyanto menilai rencana kerja yang dilaporkan Direktur Utama Pertamina tersebut tidak dijalankan dengan baik, sehingga tidak mampu mencegah kasus kebakaran kilang.

Bisa dilihat sepintas, Permendikbud ini beberapa frasa aturannya terlihat hampir sama dengan RUU penghapusan kekerasan seksual yang ditolak masyarakat Indonesia secara masif di periode yang lalu (DPR RI 2014-2019). Salah satu poin pentingnya terletak pada istilah paradigma seks bebas yang berbasis persetujuan (Sexual-Consent).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mendukung Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

Justru saat inikan kita belum ada regulasi itu, RUU PKS itukan belum disahkan sehingga Kemendikbudristek membuat Permendikbud itu untuk menghindari adanya praktik kekerasan seksual.