Parlemen Iran yang didominasi konservatif mengesahkan undang-undang pada Desember yang menuntut negara itu menangguhkan beberapa inspeksi jika Amerika Serikat (AS) gagal mencabut sanksi. Undang-undang tersebut akan mulai berlaku pada Selasa.

Seorang analis politik Saudi dan sarjana hubungan internasional, Hamdan Al-Shehri mengatakan kepada Arab News bahwa tampaknya ada kesepakatan diam-diam antara AS dan Iran tentang masalah nuklir.

AS, sebagai pihak yang telah menarik diri dari kesepakatan, pertama-tama harus mencabut sanksinya untuk mendapatkan kepercayaan Iran sebelum bergabung kembali dengan perjanjian tersebut.

Israel tidak akan terlibat dalam rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, untuk kembali dalam Pakta Nuklir 2015, yang bertujuan membatasi kegiatan nuklir Iran.

Ancaman tersebut adalah langkah terbaru dalam permainan Teheran di ambang batas atas Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian untuk mengekang program nuklirnya dengan imbalan pelonggaran sanksi ekonomi.

Zarif mengatakan, rakyat Iran menentang perang ekonomi dan terorisme ekonomi yang dilakukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump

Upaya inokulasi Iran untuk 80 juta lebih populasinya dimulai dengan vaksin Sputnik V Rusia.

Pekan lalu, Biden mengatakan, AS akan terus membantu Arab Saudi mempertahankan wilayahnya dan orang-orang dari serangan Iran melalui pasukan proksi, termasuk militan Houthi di Yaman

Iran telah membeli 16,8 juta dosis vaksin COVID-19 dari COVAX, sebuah kelompok multi-lembaga yang didedikasikan untuk memastikan akses yang adil terhadap vaksin ke negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Kesepakatan penting tahun 2015 telah digantung sejak keputusan Donald Trump untuk menarik diri darinya pada tahun 2018 dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.