Disebut polisi semakin powerful, karena disebut sebagai penyidik utama, sebagaimana di Pasal 7 ayat 5. Kami perlu sampaikan, bahwa pengaturan dalam KUHAP baru sama persis dengan KUHAP lama.

Jika ini yang terjadi, artinya pemerintah membiarkan para pengusaha kita masuk jerat hukum. Ini akan kontraproduktif bagi ekosistem bisnis dalam kerangka mendukung swasembada pangan yang jadi salah satu target Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Pasti semua kementerian dan lembaga ada backlog (selisih) sehingga dalam rapat disepakati Komisi V dan mitra akan berjuang untuk meningkatkan anggaran untuk membiayai program prioritas nasional dan berbasis masyarakat sesuai mekanisme yang ada

Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan anggaran yang disampaikan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Kamis (10/7) di Jakarta.

Selama ini state (negara) begitu powerful, warga negara begitu low battery. Begitu sangat tidak punya power.

Jadi begini, khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu ada mekanisme yang kewenangan itu diberikan kepada jaksa yang kita kenal dengan istilah Divert Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan. Ini hanya terhadap subjek hukum berupa korporasi.

Jumlahnya kan tadi kita berapa, 1.676 DIM. DIM tetap 1.091, DIM redaksional 295.

Ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme.

Kami mohon dukungan dari bapak dan ibu pimpinan serta anggota Komisi III agar usulan kebutuhan indikatif ini dapat menjadi baselinekebutuhan anggaran PPATK pada tahun-tahun berikutnya.