Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin angkat bicara soal banyaknya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum diperbarui atau tidak jelas.

Tak cuma PNS, Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk TNI-Polri juga akan mendapatkan gaji ke-13

kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena akan memengaruhi daya beli PNS. Hal ini disebabkan tunjangan kinerja sangat besar peranannya dalam komponen take home pay PNS.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar memimpin upacara pelepasan empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa purna bakti terhitung 1 Mei 2021 di Gedung Setjen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (30/4).

Sebanyak 47,2 persen atau hampir 50 persen pegawai negeri sipil (PNS) menilai area pengadaan masif terjadinya praktik korupsi.

Tenaga Penyuluh KB/PLKB termasuk PLKB Non PNS bersama kader memiliki peran yang sangat strategis sebagai Pendamping Keluarga. 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, merespons aksi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang menuntut pengangkatan status mereka menjadi PNS. 

Saksi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Pelaksanaan pada Poltikenik Keuangan Negara STAN.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menjelaskan semangat Panitia Kerja (Panja) Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan terletak pada status pengangkatan menjadi ASN (PNS dan PPPK), bukan pada proses seleksi.

Persoalan guru dan tenaga honorer Kategori-2 (K2) adalah masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat. Khusus honorer K2 adalah janji pemerintah yang harus ditunaikan tersebut dengan mengangkatnya menjadi Pegawai Negeri Sipil.