Impor emas oleh 8 perusahaan lewat Bandara Soekarno-Hatta senilai 47,1 T menjadi sorotan. Pasalnya, dari laporan Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu importasi emas itu dikenakan bea masuk 0 persen.
Komisi III DPR mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengusut tuntas skandal impor emas Rp47,1 triliun di bea cukai penerimaan negara dalam lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Cucun dengan tegas meminta Kemenkeu, dalam hal ini Dirjen Pajak untuk terbuka ke publik, jangan sampai menjadi polemik berkepanjangan yang membinggungkan masyarakat.
Keseriusan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam upaya penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) dipertanyakan kalangan dewan.
Komisi VI DPR mempertanyakan keseriusan Kemenkeu membantu PT Garuda Indonesia untuk memberikan bantuan berupa dana talangan dengan menggunakan skema mandatory convertible bond (MCB) atau obligasi wajib konversi.
Menkeu melihat bahwa realisasi DAU-DBH secara nasional dari Rp33,8 triliun sampai hari ini dukungan untuk vaksinasi baru mencapai Rp285 miliar atau 4,4%.
Kalangan dewan meminta Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran bantuan penanganan Covid-19 bagi pondok pesantren dan madrasah.
Ini perlu segera dilakukan dalam rangka menunaikan kewajiban negara terhadap lembaga pendidikan Islam yang mengalami berbagai kesulitan akibat pandemi covid-19.
Wacana pengampunan pajak alias Tax Amnesty Jilid II diapresiasi kalangan dewan. Usulan yang dihembuskan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani itu dinilai bisa mendorong kepatuhan bagi wajib pajak.