Menteri Eko meminta masyarakat Bengkulu untuk mengawal dana desa. Tak hanya itu, ia juga meminta warga untuk turut mengawal dana kelurahan yang akan disalurkan perdana tahun depan.

Presiden Joko Widodo bersama dengan jajaran terkait pagi ini membahas soal penganggaran dana desa dan dana kelurahan.

Meski mengapresiasi dana kelurahan, Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan agar Presiden Jokowi tidak mengklaim program tersebut sebagai jasa pemerintah.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung usulan pemerintahan Presiden Jokowi terkait program dana kelurahan. Sebab, di kota sendiri telah terjadi ketimpangan sosial ekonomi.

Partai Gerindra menolak usulan pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengucurkan dana kelurahan. Alasannya, dana kelurahan itu tidak masuk dalam RUU APBN.

Program dana kelurahan yang rencananya diterbitkan pemerintahan Presiden Jokowi pada awal 2019 sebagai hasil evaluasi pelaksanaan dana desa yang dinilai sudah cukup berhasil.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo membenarkan adanya rencana pemerintah untuk menyalurkan dana kelurahan layaknya dana desa

Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan rencana pemerintah yang akan memberikan anggaran langsung ke kelurahan seperti halnya dana desa. 

Dia mencontohkan beberapa hal konkret yang dilakukan LAB. Seperti, merenovasi rumah warga  korban kebakaran di Kelurahan Kayu Manis, Matraman, Jakarta Timur. 

Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) melakukan jajak pendapat usai para pemilih menggunakan hak pilihnya di 1.821 TPS dari total populasi 11.658 TPS yang berasal dari 141 kecamatan, 1.411 desa/kelurahan se-Kalimantan Barat (Kalbar).