Tadi telah kita dengarkan 8 fraksi setuju dan 1 fraksi setuju dengan catatan. Selanjutnya, kami akan bertanya kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dapat disetujui untuk disahkan jadi UU?

Raker Komite IV DPD RI, Fadel Muhammad : Praktek Belanja Dari Pusat ke Daerah, Harus Dibatasi

Mayoritas masyarakat Indonesia membeli produk elektronik, kebutuhan rumah tangga dan kesehatan E-commerce menjadi.

Firli mengatakam angka itu menggambarkan serapan yang merata sejak awal tahun. Hal ini untuk menghindari penumpukan belanja pada akhir tahun.

Antrean penyedia yang ingin menyertifikasi produk sudah sangat banyak dan butuh percepatan agar serapan belanja Alsintan bisa memenuhi target.

Gus Halim Imbau Masyarakat Desa Tak Belanja Keluar Desa

Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialihkan menjadi dana penanganan COVID-19 itu sangat mutlak ada pada kewenangan bupati

Pemprov DKI Jakarta berhasil merealisasikan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD DKI Jakarta 2022 sebesar 84,17 persen atau Rp64,38 triliun dari target Rp76,48 triliun.

Saya sependapat bahwa penurunan stunting harus menjadi fokus pengawasan BPKP pada tahun 2024. Dimana, persoalan ini telah mendapat sorotan dari Bapak Presiden, karena penggunaan anggarannya lebih banyak untuk belanja birokrasi, dibandingkan belanja yang menyentuh langsung ke masyarakat, seperti membeli telur, susu, daging, dan sayur.

Jangan Mudah Terkecoh Hadiah dan Harga Murah, Ini Tips Aman Belanja Online