Jabatan struktural KPK yang masih belum terisi, yakni Kepala Biro Hukum, Direktur Penyelidikan, Deputi Penindakan, Direktur Pengaduan Masyarakat, Direktur Pinda (Pengolahan Informasi dan Data), dan Deputi Inda (Informasi dan Data

Presiden juga meminta Kejaksaan Agung, Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN) memantau dampak-dampak negatif dari RUU Omnibus Law

Mundurnya Fioramonti juga menunjukkan masalah dalam pemerintahan partai 5-Star Movement. Partai itu tengah mengorganisir diri setelah adanya ketidakpuasan internal terhadap kepemimpinan Luigi Di Maio.

DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta menugaskan Satgas berkoordinasi dengan Polri dan TNI untuk menjaga tempat ibadah dan pusat pusat keramaian lainnya.

Rekrutmen yang dilakukan KPK selama ini adalah rekrutmen Indonesia Memanggil, jadi itu dilakukan secara terbuka

Wewenang Dewas sebagaimana diatur dalam UU hasil revisi itu justru memperlambat kerja KPK. Sebab, untuk melakukan penyadapan, penggeledahan, atau penyitaan, KPK harus mendapat izin dari Dewas

Kami meyakini upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan dengan lebih komprehensif

Dewas juga diharapkan dapat mendorong kinerja pimpinan KPK untuk agar meningkat secara signifikan sehingga lembaga antirasuah itu bisa berfungsi sesuai dengan yang diinginkan masyarakat

Jaksa pada KPK mengungkap adanya penggunaan uang yang diberikan Direktur Utama PT Fajar Mulia Transindo (FMT) Pieko Njotosetiadi kepada mantan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III, Dolly Parlagutan Pulungan.

Presiden Jokowi resmi melantik Komisioner dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.