Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid menyoroti persoalan lemahnya consumer protection atau perlindungan konsumen dalam jenis perdagangan bursa komoditi.

Hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkoba bukan hanya untuk memberikan efek jera semata. Namun, yang tidak kalah penting adalah untuk melindungi masyarakat dan menyelamatkan anak-anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus menegaskan, kritik yang di sampaikan adalah bentuk refleksi daya kritis dan idealisme mahasiswa serta rasa kepedulian terhadap bangsa dan negara. Dia juga yakin tidak ada unsur penyerangan martabat hingga penghinaan terhadap presiden.

Kriteria FMOTM yang tidak dapat diusulkan adalah terdapat salah satu anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN/PNS/TNI/POLRI/anggota DPR/DPRD dan memiliki mobil.

Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. 

Kebijakan menyangkut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibuat pemerintah pusat selalu menjadi beban pemerintah daerah (pemda). Pasalnya, kebijakan pengangkatan dilakukan pusat, namun yang bayar gaji dibebankan ke pemda.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak para orang tua untuk memvaksinasi anak-anaknya di sentra vaksinasi Covid-19. 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan kelima Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), harus mempertimbangkan perkembangan kondisi masyarakat dan dunia usaha.

Komisi III DPR mempertanyakan sanksi ringan bagi warga negara asing (WNA) pemilik narkotika sebanyak lebih dari 800 kilogram, yang dijatuhi hukuman hanya 20 tahun penjara.