Sikap tegas itu dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) sebagai acuan pegawai untuk tetap mengusut kasus korupsi di BUMN.

Agus Herijanto juga dituntut dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp1,3 miliar 

Gubernur Jawa Barat mendatangi ke KPK untuk berdiskusi dalam bidang pencegahan korupsi khususnya terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah.

Pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP.

Adapun proyek digitalisasi SPBU Pertamina ini digarap oleh PT Telkom Indonesia.

Sejumlah aset yang disita itu berlokasi di Kota Surabaya, Malang, Probolinggo dan Banyuwangi.

Kasus korupsi ini terkait pembayaran komisi agen dari PT Jasindo kepada PT MBS pada periode 2017–2020 yang merugikan negara sebesar Rp38 miliar.

Kebijakan menempatkan TNI pada kantor Kejaksaan dinilai bukan hanya soal keamanan semata. Penempatan Militer Indonesia di kantor-kantor Kejaksaan bahkan disebut sebagai alarm keras bahwa negara sedang darurat korupsi.