Ini duka bagi seluruh bangsa Indonesia. Saya ikut berbela sungkawa mendalam untuk keluarga para prajurit TNI yang gugur saat bertugas di Distrik Aifat.

Kebijakan pemerintah melakukan `refocusing` anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 yang masih cukup tinggi di tahun 2022.

Jadi aspek ini yang perlu diperbaiki. Pemerintah harus totalitas all out membantu PLN. Jangan mudahnya saja memberikan penugasan tanpa memperhatikan betul kondisi PLN. Agar ujungnya rakyat tidak menerima beban, seperti usulan kenaikan TDL ini.

Anggota Banggar DPR RI Mercy Chriesty Barends meminta agar Bagian Rekomendasi DPR RI dalam Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2 APBN) tidak dihilangkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengapresiasi langkah Himpunan Pengusaha Indonesia (HIPMI) dan Maming Enam Sembilan Group untuk membuka sentra vaksinasi Covid-19 dosis kedua.

Komisi XI DPR RI menyetujui tambahan dukungan anggaran Rp992,77 miliar untuk memenuhi kebutuhan strategis yang belum terdanai di pagu anggaran 2022 sehingga menjadi Rp44,01 triliun

Ini sudah semakin kemana-mana. Ini artinya apa, artinya bahwa ini bisa saja amandemen jadi bola liar yang kemudian kita sendiri tidak pernah tahu, serta yang dibahas yang dimaksud untuk amandemen titik mana.

Seharusnya Sekjen DPR lebih arif dalam menyikapi isu ini, dan jangan lemparkan kesalahan ke pihak lain kalau kemudian dia menjadi sasaran tembak dari kebijakan yang dianggap keliru oleh publik.

Itulah yang jadi pertanyaannya (alasan pembubaran). Kalau ditarik ke Kementerian maka bukan independen lagi namanya.

Kebijakan Sekjen DPR RI, Indra Iskandar jadi sorotan publik. Kebijakan yang kerapkali dikeluarkan Indra bahkan dinilai telah merusak citra DPR RI sebagai lembaga negara.