"Para pelaku UMKM dan IKM di daerah untuk memaksimalkan kreatifitasnya untuk memproduksi APD, Masker dan lainnya," kata Nasim Khan

"Meluasnya wabah Covid19 di berbagai daerah saat ini sudah berdampak pada sektor pangan dan daya beli masyarakat, sehingga kebijakan ekonomi presiden harus segera direalisasikan. Terutama mereka yang bekerja di sektor informal dan berpendapatan harian serta yang bergantung pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)," ujar Amin.

“Untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat COVID-19, Kementerian Koperasi dan UKM sedang menyiapkan beberapa program. Salah satunya adalah, memberikan stimulus bagi peningkatan daya beli UMKM dan disetujui oleh Presiden dengan anggaran Rp 2 triliun,” kata Teten.

Untuk UMKM,  OJK telah memberikan kelonggaran relaksasi kredit untuk nilai kredit di bawah Rp 10 miliar

"Kita pastikan dulu subtitusi import (produk - produk pengganti), (apakah) itu bisa kita isi dari UKM. (Barang-barang) dari China apa aja sih produk- produknya yang bisa secara skalable bisa dikerjain UKM," kata Fiki.

“Saya minta Pak Jokowi menegaskan kembali kepada seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga untuk memprioritaskan pembelian produk UMKM dalam belanja barang di masing-masing kementerian dan lembaga," desak Amin

"BMI dengan tegas menyatakan menolak rencangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan UMKM," kata Farkhan

Jangkar pengaman penyerapan tenaga kerja kita saat ini ternyata bukanlah industri formal yang besar, apalagi padat modal. Jangkarnya adalah UMKM.

“Kalau mau bersinergi dengan UMKM yang untung ya BTN-nya. Kalau pelaku UMKM bisa selesaikan kreditnya, usahanya maju dan bisa di-top up karena dalam KUR itu ada sistem top up. Kemudian dia juga bisa selesaikan KPR. Jadi yang bisa punya rumah itu bukan hanya orang-orang penghasilannya tetap seperti pegawai saja, para pelaku UMKM juga bisa selama ekonominya dia mampu membayar,” ujar Rinny.

Bagi saya segala yang berpihak pada masyarakat luas seperti sektor UMKM ini harus diutamakan