Komisi VI DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memulai pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam rapat secara fisik dan virtual di Gedung DPR RI, Jakata, Kamis (17/9).

Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019 untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan komitmen DPR RI dalam mendukung penguatan di bidang maritim. Komitmen itu salah satunya akan ditunjukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut yang tengah disusun pemerintah.

Karena itu ke depan HNW berpendapat, Indonesia perlu memiliki Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI)

UU PKS menjadi undang-undang lex specialis alias bersifat khusus terhadap pelaku dan korban kekerasan seksual.

Benny meyakini, membahas undang-undang apapun pasti berkaitan dengan kepentingan kekuasaan.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana sebagai bentuk komitmen atas penataan dan perbaikan serta sekaligus memberikan respon cepat dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.

Hak dipilih dan memilih warga negara dibuka seluas-luasnya oleh undang-undang yang ada saat ini