Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pemerintah lebih fokus untuk memperhatikan soal tenaga kerja asing (TKA), investasi, dan kedaulatan negara yang kian meresahkan.

Capaian tersebut tidak lepas dari deregulasi sekira 241 aturan yang tidak sejalan dengan pertumbuham ekonomi swasembada ekspor dan investasi.

Untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dilakukan beberapa upaya dalam aspek operasional yakni peningkatan ketahanan pangan, swasembada pangan, kedaulatan pangan, dan kesejahteraan petani.

Agusman percaya aparat hukum dan keamanan dapat menangani masalah tersebut.

Ada dua hal yang dapat mengangkat kesejahteraan petani dan bisa menopang pertumbuhan ekonomi. Pertama yaitu ekspor yang kita lakukan sekarang, dan kedua adalah investasi.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menegaskan kehidupan perburuhan semakin suram. Fadli menilai, pemerintah secara terus-menerus mengorbankan kepentingan buruh lokal demi memuluskan kepentingan investasi asing.

Calon pembeli dan investor properti sebaiknya melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan.

Demi memuluskan kepentingan investasi asing, pemerintahan Presiden Jokowi dinilai mengorbankan kepentingan buruh lokal. Ini membuat kehidupan buruh menjadi suram.

Posisi kedua ditempati oleh Jepang dengan investasi total 1,36 miliar dolar AS yang kemudian disusul Korea Selatan dengan 940 juta dolar AS.

Komisi IX DPR RI meminta meminta data tentang angkatan kerja dan kebutuhan lapangan pekerjaan yang diperlukan dalam proyek-proyek investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri di seluruh wilayah NKRI.