Dana BOS seharusnya diberlakukan secara adil tanpa diskriminasi serta menjadi hak setiap murid, dalam rangka Negara melaksanakan kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kebijakan pemerintah melakukan `refocusing` anggaran tersebut berkaitan dengan kebutuhan dana untuk penanganan pandemi Covid-19 yang masih cukup tinggi di tahun 2022.

Panitia Bulan Dana PMI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 akan menunaikan tugas mulai tanggal 1 September sampai dengan 30 November 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan mereka tidak pernah mendapatkan informasi tentang penggunaan dana Otsus Papua untuk sektor pendidikan tersebut.

Kedua prioritas tersebut ialah pemenuhan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan rehabilitas sekolah yang tidak memadai dan mengalami kerusakan.

Layanan urun dana menjadi lebih aman dan nyaman ketika perusahaan sudah mendapat ijin resmi dari OJK.

Dana Anak-anak PBB (UNICEF) memperingatkan risiko kesehatan bagi sebagian besar anak-anak Irak karena mereka tidak memiliki akses ke air yang aman dan dapat diminum.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menyebut pembelanjaan dana BOS yang fleksibel sangat diperlukan apalagi di masa pandemi.

Platform daring tersebut dimanfaatkan satuan pendidikan untuk melakukan pengadaan barang dan jasa (PBJ) daring, dengan menggunakan sumber dana bantuan pemerintah secara fleksibel dan aman.

Berdasarkan Dapodik per 22 Agustus 2021, sebanyak 185.404 sekolah atau sekitar 84 persen telah melakukan sinkronisasi. Itu artinya, masih ada 36.000 lebih atau kira-kira 16 persen sekolah yang belum sinkronisasi.