Kondisi ini disebabkan semakin memburuknya dua indikator dalam demokrasi di Indonesia. Yaitu budaya politik dan kebebasan sipil. Ini mungkin sangat cocok bila kita kaji dari buku yang ditulis Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt yang berjudul Bagaimana Demokrasi Mati.

Mahfud memandang pengembalian aset hasil korupsi merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pemda diminta mengalokasikan anggaran pada APBD serta ikut dalam mengawal penerapannya di lapangan sehingga semua masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dapat terlayani sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dilakukan dengan mempertimbangkan sebanyak-banyaknya indikator.

Terutama dalam 5 tahun terakhir, semua indikator memperlihatkan betapa KKN makin meruak. Tingkat korupsi memburuk, keadilan sosial terusik, penegakkan hukum melemah, dan pemerintah seperti jalan di tempat.

Indikator untuk penilaian level daerah pada pemberlakuan PPKM Luar Jawa-Bali masih menggunakan indikator yang sama dengan pemberlakuan PPKM sebelumnya.

Penurunan paling tajam terjadi pada indikator budaya politik yang hanya memperoleh 4,38 poin.

Program Guru Penggerak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dinilai berdampak baik bagi para guru. Hal ini tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia pada akhir 2021 kepada 983 responden yang menyambut Program Guru Penggerak (PGP) dengan positif.

Hasil survei menunjukkan lebih banyak warga menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintah saat ini masuk dalam kategori buruk

menyita beragam aset terkait kasus BLBI bernilai triliunan.