DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo-Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan DPR RI, hasil pertemuan pada 5 Desember 2024, antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan UU Harmonisasi Peraturan Pajak yang pro rakyat.

Kenaikan PPN 12 persen, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan.

Penetapan Siti sebagai Sekjen MPR RI telah melalui prosedur yang panjang. Proses ini juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Presiden Nomor 174 Tahun 2024.

Menteri Hukum Sebut Banyak Peraturan Menteri Tanpa Kajian dan Analisis

Ukraina Meminta Undangan Keanggotaan NATO pada Pertemuan Pekan Ini

Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak ke Arab Saudi pada Sabtu (23/11) kemarin, guna memenuhi undangan Menteri Haji Saudi Tawfiq F Al Rabiah.

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengingatkan Dewas KPK masa jabatan 2024-2029 agar menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yang pertama dari hasil mini fraksi sudah kita setujui bersama sama dan kemudian diproses sesuai perundang undangan.

Jadi sekali lagi kepada pimpinan Komisi III dan anggota, barangkali penting kita pikirkan agar kita mengusulkan RUU Restorative Justice, selama ini ada peraturan di Polri di Kejagung, perlu kita menaikkan alas hukumnya sehingga kita bisa menghadirkan keadilan restorative justice di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal secara resmi membuka sosialisasi peraturan partai sekaligus Bimtek Sistem Informasi dan Manajemen Pelaporan Kinerja Anggota Fraksi PKB (Simpel) di Lampung, Selasa (11/11).