Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai 23 persen energi baru dan terbarukan (EBT) pada bauran energi di tahun 2025.

Dalam jalur keuangan yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Presidensi G20 Indonesia akan membawakan enam agenda prioritas, yakni exit strategy untuk mendukung pemulihan yang adil. 

Deklarasi ini menjadi penanda awal kontribusi pemuda dalam memberikan dukungan nyata pada Presidensi G20 di bidang transisi energi.

Pemerintah melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM dalam rangka mempercepat penerapan kendaraan listrik untuk transportasi jalan sebagai rencana aksi transisi energi di Indonesia.

Tiga hal yang akan dibahas bersama-sama dengan negara anggota G20 adalah terkait akses energi, peningkatan teknologi bersih, dan pendanaan untuk transisi energi.

Pengembangannya secara maksimum di masa depan diperlukan untuk mendukung penetrasi pembangkit listrik tenaga intermitten PLTS dan PLTB yang akan menjadi penopang transisi energi menuju net zero emmision.

Menghadapi era transisi energi di sektor energi, ketersediaan infrastuktur listrik merupakan bagian dari persiapan membangun Nusantra Grid sebagai salah satu langkah dalam mengkoneksikan jaringan listrik antarpulau di Indonesia.

Indonesia setidaknya membutuhkan investasi energi terbarukan sebesar 25 miliar dolar AS atau setara Rp350 triliun per tahun.

Masih ada kecenderungan akan tingginya ketergantungan energi fosil.

Satya mengungkapkan, Co-firing merupakan salah satu siasat yang tepat untuk meningkatkan porsi EBT dan mengurangi emisi karbon, sehingga target net zero emission pada 2060 dapat tercapai.