Anggota Komisi XIII DPR RI, Mafirion, mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS

KPK menerima informasi bahwa masih adanya penyalahgunaan kendaraan dinas pada sejumlah instansi untuk kepentingan pribadi seperti mudik lebaran.

Ini bukan sekadar soal program. Ini soal komitmen negara dalam menjalankan kewajibannya. Kalau masih banyak persoalan mendasar, berarti ada yang belum beres.

Strukturnya tidak sehat. Kelihatannya banyak maskapai, tapi sebenarnya hanya berputar di dua grup besar. Ini menciptakan semacam ilusi kompetisi.

Penegakan hukum harus tegas, tapi juga adil. Jangan sampai negara keliru memahami nilai dari pekerjaan yang berbasis kreativitas dan keahlian.

Kalau stok aman tapi di lapangan langka dan mahal, berarti ada masalah di distribusi. Ini yang harus dibenahi.

MAKI meminta Komisi III DPR RI membentuk panja untuk mengusut polemik pengalihan status tahanan rumah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas oleh KPK.

Jangan sampai berhenti di bawah. Aktor intelektualnya juga harus dibuka, supaya publik tidak bertanya-tanya.

Selain itu, aspek sosial dan emosional anak juga perlu diperhatikan. Minimnya interaksi langsung berdampak pada perkembangan karakter dan cara bersosialisasi

Kalau pelanggaran berat ditemukan, tidak cukup hanya penangguhan. Harus ada sanksi tegas sampai pencabutan izin agar ada efek jera.