Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) tak lagi memberikan kewenangan kepada MPR RI 

Permintaan Presiden Jokowi untuk menuntaskan rancangan undang-undang (RUU) omnibus law terkait perpajakan dan cipta lapangan kerja dalam 100 hari kerja dinilai bukan hal yang mustahil.

Sejumlah isu terkait ketatanegaraan dan Rancangan Undang-Undang usulan dari DPD RI menjadi topik pembicaraan antara Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti dan ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra.

Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) DPD RI menyerahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 kepada DPR RI.

Sikap KPK yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1555K/PID.SUS-TPK/2019 dinilai inkonstitusional atau perbuatan melanggar Undang-Undang (UU).

Rencananya, naskah akademik dan draf RUU akan dituntaskan minggu ini.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan, setidaknya 50 Rancangan Undang-undang (RUU) baik dari Pemerintah, DPR RI, dan DPD RI akan dibahas.

Tiga pengacara mengajukan laporan kepada jaksa penuntut umum terhadap pengusaha Ghosn atas kejahatan memasuki negara musuh dan melanggar undang-undang boikot.

UU NDAA yang ditandatangani menjadi undang-undang minggu lalu, melarang penggunaan dana federal untuk membeli kereta api dan bus dari China, dan memperlambat pencabutan sanksi pada raksasa teknologi Huawei.

Para pemimpin Muslim percaya bahwa undang-undang baru akan dikaitkan dengan praktik nasional, di mana setiap warga negara akan diminta untuk membuktikan kewarganegaraan India.