Menteri BUMN, Erick Thohir terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Salah satu bukti nyata adalah mengeluarkan kebijakan marger sejumlah perusahaan di sektor pangan.

Bulog berperan stabilisator yang dapat melakukan intervensi ketika ada harga pangan naik, sehingga harga-harga pangan tetap terjaga. Adapun ID Food dibentuk untuk fokus kepada pasar.

Komite I DPD RI menilai saat ini di berbagai daerah masih terjadi persoalan tata ruang. Adanya kegiatan alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengancam perwujudan ketahanan pangan nasional. Padahal sejak 25 tahun lalu, Indonesia sudah memiliki UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pandemi Covid-19 dan perubahan iklim berdampak sangat luar biasa terhadap perubahan lingkungan strategis global dan ketahanan pangan nasional.

Banyak hal yang bisa kita lakukan dan kerjakan bersama terutama untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi 270 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 548 kabupaten dan kota.

Koro pedang merupakan komoditas tanaman pangan yang terlupakan namun memiliki banyak khasiat dan keunggulan terutama secara ekonomi sehingga menjadi perhatian untuk dikembangkan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dituangkan kewajiban postur anggaran 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk pangan, 8 persen penanganan Covid-19 dan sisanya sebesar 32 persen untuk pembangunan desa.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin) menyebut petani adalah ujung tombak masa depan pangan Indonesia kita yang tidak boleh diabaikan.

Program percepatan tanam IP 400 merupakan salah satu terobosan menghadapi anomali perubahan iklim agar persediaan pangan tetap tersedia.